BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menjadi perhatian. Di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran, sorotan terhadap keterlibatan perusahaan dalam penanganan karhutla terus bergulir.
Namun, di balik persoalan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: sejauh mana wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan persoalan karhutla benar-benar ditangani?
Ketua Forum Pemuda-Pemudi Kabupaten PALI, Muhammad Rizky Apriansyah, meminta DPRD PALI tidak berhenti pada kritik dan pernyataan keras di hadapan publik.
Menurut Rizky, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang seharusnya dapat digunakan untuk memastikan pemerintah daerah dan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam mencegah serta menangani karhutla.
“Jangan hanya meradang ketika melihat perusahaan dinilai minim berperan. Wakil rakyat juga harus bertanya kepada dirinya sendiri, sejauh mana fungsi pengawasan sudah dijalankan? Jangan sampai rakyat hanya melihat pernyataan keras, tetapi tidak melihat tindak lanjut yang nyata,” tegas Rizky.
Ia menilai, persoalan karhutla bukan isu yang muncul satu kali. Karena itu, menurutnya, diperlukan pengawasan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi ketika kebakaran atau asap sudah menjadi perhatian publik.
WAKIL RAKYAT JANGAN CUMA JAGO BICARA
Rizky menyampaikan kritik tajam kepada para wakil rakyat agar tidak menjadikan isu karhutla sekadar panggung untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kalau memang serius membela rakyat, jangan cuma jago bicara. Panggil pihak perusahaan, minta penjelasan, cek kesiapan alat dan personel, turun ke lapangan, kemudian kawal hasilnya. Itulah kerja pengawasan,” katanya.
Menurutnya, masyarakat PALI tidak membutuhkan perang pernyataan antara wakil rakyat, pemerintah dan perusahaan.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika ancaman karhutla muncul, seluruh pihak benar-benar siap.
“Rakyat tidak membutuhkan siapa yang paling keras suaranya. Rakyat membutuhkan siapa yang paling nyata kerjanya,” ujarnya.
JANGAN MENUNGGU RAKYAT TERDAMPAK ASAP
Rizky juga meminta pemerintah daerah dan DPRD memperkuat koordinasi dengan perusahaan, aparat, BPBD, TNI-Polri serta masyarakat dalam menghadapi musim kemarau.
Ia menilai langkah pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu api meluas kemudian baru sibuk mencari siapa yang harus disalahkan.
“Jangan tunggu masyarakat terdampak asap baru semuanya bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap wilayah yang mereka kelola, pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan, dan DPRD harus mengawal semuanya,” tegasnya.
Langkah penegakan terhadap perusahaan juga tengah diperkuat pemerintah pusat. Kementerian Kehutanan pada 25 Agustus 2026 mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan terkait karhutla, termasuk pembekuan perizinan terhadap salah satu perusahaan karena kebakaran yang dinilai luas dan berulang.
Menurut Rizky, langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap karhutla bukan perkara sepele.
“JANGAN HANYA JADI PENONTON DI DAERAH SENDIRI”
Forum Pemuda-Pemudi PALI meminta DPRD PALI mengambil posisi yang lebih aktif dalam mengawasi persoalan lingkungan.
“Kami tidak sedang menyerang lembaga DPRD. Kami justru mengingatkan bahwa DPRD adalah wakil rakyat. Karena itu, ketika rakyat menghadapi ancaman karhutla, wakil rakyat harus berada di depan dalam mengawal penyelesaiannya, bukan hanya menjadi penonton,” kata Rizky.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk dorongan agar seluruh pemangku kepentingan bekerja lebih serius.
“Wakil rakyat jangan hanya hadir ketika ada masalah yang viral. Hadirlah sebelum masalah menjadi bencana. Jangan hanya bertanya siapa yang salah, tetapi pastikan siapa yang harus bekerja dan bagaimana hasilnya,” sambungnya.
Rizky berharap DPRD PALI dapat menggelar rapat bersama pihak terkait untuk mengevaluasi kesiapan menghadapi karhutla, termasuk kesiapan perusahaan dalam hal personel, peralatan pemadaman, sumber air, sistem deteksi dini dan langkah pencegahan.
“Kalau memang ada perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya, dorong pemeriksaan dan penindakan sesuai aturan. Tetapi kalau ada pemerintah yang lemah dalam pengawasan, DPRD juga harus berani mengoreksi. Jangan tebang pilih,” tegasnya.
RAKYAT BUTUH BUKTI, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN
Menutup pernyataannya, Muhammad Rizky Apriansyah kembali menegaskan bahwa masyarakat PALI membutuhkan tindakan konkret.
“Karhutla bukan panggung politik. Ini menyangkut lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi jangan berlomba menjadi yang paling keras berbicara. Berlombalah menjadi yang paling nyata bekerja,” pungkasnya.
“Rakyat butuh bukti, bukan sekadar janji dan pernyataan.”
