BERITAOPINI.ID, BATANG, JAWA TENGAH | Anggota Komisi VIII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti kembali munculnya dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kejadian yang disebut merupakan kali kedua tersebut mendorong Yoyok meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi sekaligus memberikan peringatan tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah dalam memenuhi standar kualitas dan keamanan makanan.
Yoyok mendatangi RSUD Batang, Kamis (24/9/2026), untuk melihat secara langsung kondisi warga yang menjalani penanganan medis. Kedatangannya juga dilatarbelakangi kedekatan dengan para korban, mengingat sebagian besar berasal dari Kecamatan Bawang yang merupakan kampung halamannya.
“Ya saya prihatin dan cukup kaget, makanya saya langsung nengok ke sini,” kata Yoyok usai meninjau korban di area Ruang Wijayakusuma RSUD Batang.
Dalam kunjungan tersebut, mantan Bupati Batang itu turut melihat proses penanganan terhadap warga terdampak. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batang bersama Dinas Kesehatan serta tenaga medis di puskesmas dan RSUD Batang yang bergerak cepat memberikan pelayanan kepada para korban.
“Terima kasih Mas Bupati, sama Bu Kepala Dinkes dan Bu Direktur RSUD. Tetangga saya sudah ditangani dengan cepat,” ungkapnya.
Di tengah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, Yoyok menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program tersebut. Menurutnya, MBG memiliki tujuan yang baik dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan harus disertai pengawasan yang kuat agar kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas.
“Program tersebut sebetulnya baik, hanya saja perlu diketahui lebih mendalam apa orientasi para pelaksana hingga tingkat bawah. Andaikata orientasinya itu bukan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, tapi malah bisnis, sampai kapan Mas Daryono sebagai Kepala BGN kuat,” terangnya.
Yoyok juga menyoroti beban produksi makanan yang harus ditangani setiap SPPG. Berdasarkan keterangannya, satu SPPG dapat melayani sekitar 2.600 porsi makanan yang harus disiapkan dalam waktu relatif singkat sebelum didistribusikan keesokan harinya.
Besarnya volume produksi tersebut, menurutnya, perlu diimbangi penerapan standar pengolahan makanan dan pengawasan kualitas secara ketat.
“Saran saya Mas Daryono harus mulai memberikan penghargaan apabila berprestasi dan peringatan apabila SPPG bermasalah,” pungkasnya.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG, terlebih dugaan kasus serupa disebut telah terjadi dua kali di wilayah tersebut. Pengawasan mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan dinilai perlu diperkuat agar program pemenuhan gizi tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
