Kota Bandung, 16 April 2026
Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam dinamika pemerintahan Indonesia kembali menjadi sorotan. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air, NU tidak hanya berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Hal tersebut disampaikan oleh KH. R. Ahmad Haedar dalam wawancara yang dilakukan pada 16 April 2026 di Bandung.
Dukungan terhadap Program Pemerintah
Menurut Ahmad Haedar, salah satu bentuk dukungan nyata NU terlihat pada implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai membawa dampak positif, khususnya di lingkungan pesantren.
“Di kalangan pesantren, terutama tingkat SMK, MBG diterima dengan sangat baik. Selain menyasar masyarakat menengah ke bawah, program ini juga menjangkau kalangan atas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun terdapat perbedaan respons dari sebagian penerima yang telah terbiasa dengan standar makanan tertentu, lingkungan pesantren justru menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi. Faktor manfaat gizi dan efisiensi biaya menjadi alasan utama.
“Dengan adanya MBG, beban biaya makan santri bisa ditekan, dari dua kali menjadi satu kali pengeluaran harian. Ini tentu sangat membantu orang tua,” tambahnya.
Di Pondok Pesantren At-Taubah, seluruh santri tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut dan merasakan langsung dampak positifnya.
NU sebagai Jembatan Pemerintah dan Masyarakat
Ahmad Haedar menegaskan bahwa secara kelembagaan, NU memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan basis massa mayoritas umat Islam di Indonesia, NU kerap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan serta mengimplementasikan program-program nasional.
Ia juga menyinggung bahwa hubungan ini telah terbangun sejak lama, termasuk pada masa kepemimpinan Hasyim Muzadi di PBNU. Bahkan secara historis, NU dikenal tidak mengambil posisi konfrontatif terhadap pemerintah, termasuk pada masa Orde Baru.
Namun demikian, kedekatan tersebut tidak menghilangkan fungsi kritis NU. “NU tetap menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yakni mendukung kebaikan sekaligus mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Fungsi Pengawasan dan Kritik
Di tengah dukungan tersebut, NU juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Ahmad Haedar menilai secara umum pemerintahan Prabowo masih “on the track”, namun beberapa aspek perlu evaluasi.
Sorotan muncul pada struktur kabinet serta keterlibatan sejumlah pihak dalam program MBG. Ia mengungkapkan adanya indikasi praktik yang dinilai tidak tepat di lapangan.
“Ada potongan anggaran yang tidak wajar oleh oknum tertentu. Ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Selain itu, keterlibatan sebagian menteri yang memiliki kedekatan kerja sama dengan pihak luar negeri, khususnya Amerika Serikat, juga menjadi perhatian.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan NU bersifat konstruktif dan mengedepankan pendekatan yang bijak.
“Gaya komunikasi NU itu lembut, bertahap, dan selalu mencari solusi bersama atau win-win solution,” katanya.
Peran Daerah: PCNU dalam Aksi Nyata
Di tingkat daerah, peran NU dinilai semakin konkret. Melalui PCNU Kota Bandung, organisasi ini aktif mendukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk dalam isu pemberdayaan perempuan dan advokasi masyarakat.
PCNU juga terlibat dalam pengawasan kebijakan daerah. Bersama Muhammadiyah, NU turut mengkritisi sejumlah peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Selain itu, dalam momentum keagamaan seperti Ramadan, NU aktif memberikan imbauan moral kepada masyarakat serta mendorong kepedulian terhadap isu global, termasuk Palestina.
Tantangan Internal dan Harapan ke Depan
Meski memiliki peran strategis, Ahmad Haedar mengakui bahwa NU juga menghadapi tantangan internal. Kritik diarahkan pada pengelolaan di tingkat PBNU yang dinilai kurang sensitif terhadap isu-isu masyarakat, terutama dalam hal komunikasi dan diplomasi publik.
Ia menilai nilai-nilai dasar NU seperti tawadhu (rendah hati) dan wara’ (kehati-hatian dalam urusan duniawi) perlu dihidupkan kembali. Hal ini penting agar NU tetap menjadi panutan moral masyarakat, sebagaimana dicontohkan pada era Abdurrahman Wahid.
Penutup
Ahmad Haedar menegaskan bahwa hubungan antara NU dan pemerintah sejatinya bersifat saling membutuhkan. NU berperan sebagai mitra sekaligus pengawas, memastikan kebijakan tetap berpihak pada rakyat.
Dengan pendekatan yang moderat dan konstruktif, NU diharapkan mampu terus menjaga keseimbangan antara dukungan dan kritik, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
