BERITAOPINI.ID BANDAR LAMPUNG | Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) HMI Cabang Bandar Lampung, M. Reza Pratama, mendesak Polda Lampung dan BNN Provinsi Lampung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan dan pemberantasan narkoba menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI.
Menurut Reza, berbagai kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah kasus yang menyeret nama pengurus HIPMI di beberapa daerah, menunjukkan bahwa ancaman narkoba masih belum mampu ditekan secara optimal oleh aparat penegak hukum.
“Fakta bahwa kasus-kasus narkoba masih terus bermunculan, bahkan melibatkan kalangan yang memiliki akses, jabatan, dan posisi strategis, menjadi pertanyaan besar terhadap efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Polda maupun BNN. Jangan sampai aparat hanya bergerak ketika kasus sudah mencuat ke publik,” tegas Reza.
Ia menilai bahwa menjelang Munas HIPMI, aparat tidak cukup hanya fokus pada pengamanan acara dan tamu undangan. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan narkoba yang dapat mencoreng nama Lampung di hadapan publik nasional.
“Kasus yang pernah mencuat di Bandar Lampung dan sejumlah daerah lain seharusnya menjadi bahan evaluasi serius. Jika pengawasan benar-benar berjalan maksimal, maka seharusnya potensi penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sejak awal, bukan baru ditindak setelah menjadi pemberitaan nasional,” ujarnya.
Reza menegaskan bahwa tempat hiburan malam, karaoke, dan lokasi yang selama ini dianggap rawan harus menjadi prioritas pengawasan. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana komitmen aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang selama ini terus berulang.
“Publik tidak membutuhkan seremonial pemberantasan narkoba. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata. Jika tempat-tempat yang sama terus dikaitkan dengan kasus serupa, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Lebih lanjut, Reza mengingatkan bahwa Munas HIPMI akan menjadi sorotan nasional. Karena itu, kegagalan menjaga Lampung dari praktik peredaran narkoba akan menjadi catatan buruk yang mencederai citra daerah.
“Jangan sampai Lampung hanya terlihat siap dalam penyambutan tamu, tetapi lemah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi perhatian publik. Polda dan BNN harus membuktikan kepada masyarakat bahwa pemberantasan narkoba bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang benar-benar dijalankan,” tegasnya.
HMI Cabang Bandar Lampung, lanjut Reza, akan terus mengawal isu pemberantasan narkoba dan mendorong transparansi aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika tanpa pandang bulu.
“Sudah saatnya Polda Lampung dan BNN menunjukkan hasil yang konkret. Masyarakat tidak ingin hanya mendengar janji dan konferensi pers. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pengawasan yang konsisten, dan keberanian menindak siapa pun yang terlibat tanpa pengecualian,” pungkas M. Reza Pratama.
