BERITAOPINI.ID PALEMBANG, SUMSEL | Gelombang kritik terhadap pelayanan dan tata kelola di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang kembali mencuat.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palembang dijadwalkan menggelar aksi damai pada Jumat, 12 Juni 2026, dengan membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan pantauan awak media melalui wawancara secara daring dengan pihak mahasiswa dan pihak rumah sakit, aksi tersebut akan dipusatkan di depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan mengusung tema “Lawan Ketidakadilan, Tegakkan Keadilan Kesehatan dan Keadilan Sosial.”
Ketua PC PMII Palembang, Indra Kusuma, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan munculnya berbagai dugaan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelayanan dan tata kelola di RSMH.
“Kami sangat menyayangkan atas berbagai dugaan yang muncul ini. Aksi yang kami lakukan bukan dilandasi kepentingan tertentu, melainkan moralitas dan kepedulian untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Indra.
Menurutnya, persoalan yang berkembang harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga legislatif agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Kami meminta DPRD Sumsel, khususnya komisi yang membidangi kesehatan, untuk memanggil seluruh pihak yang terkait agar persoalan ini bisa dibuka secara terang-benderang.
Jika memang ada persoalan, harus diperbaiki. Jika tidak ada, maka masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas,” tegasnya.
Indra juga menyoroti adanya dugaan praktik donor darah yang tidak sesuai mekanisme.
“Seharusnya tidak ada donor liar dalam bentuk apa pun. Sistem donor darah harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Peran Palang Merah Indonesia (PMI) juga perlu diperkuat karena PMI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi dalam penyediaan serta pengelolaan donor darah,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi PMII Palembang, Geisko, berharap aspirasi mahasiswa dapat diterima oleh DPRD Sumatera Selatan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
“Kami berharap bisa diterima oleh DPRD Sumsel yang membidangi kesehatan. Nantinya kami juga berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, sehingga berbagai keluhan masyarakat dapat terjawab dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Dalam flayer yang beredar, PMII Palembang menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta pencopotan Direktur RSMH, mendorong transparansi regulasi pelayanan dan penerimaan donor darah, mengusut dugaan maladministrasi di lingkungan rumah sakit, serta mempertanyakan aspek moralitas dalam tata kelola institusi tersebut.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Humas RSMH Palembang, Susilo, saat diwawancarai awak media melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait agenda demonstrasi tersebut.
“Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut,” ujarnya singkat.
Meski demikian, Susilo menegaskan bahwa RSMH selama ini berkomitmen menjalankan pelayanan dan tata kelola yang baik.
“RSMH selalu melakukan pelayanan dan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak rumah sakit tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari berbagai kalangan.
“RSMH selalu terbuka menerima saran dan masukan dari pihak manapun demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Rencana aksi PMII Palembang ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik mengingat RSMH merupakan rumah sakit rujukan terbesar di Sumatera Selatan. Masyarakat pun menantikan langkah DPRD Sumsel dalam merespons aspirasi mahasiswa serta memastikan seluruh dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi secara terbuka dan objektif demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
