BERITAOPINI.ID SURAKARTA, JAWA TENGAH | Gedung DPRD Kota Solo menjadi tempat unjuk rasa Aliansi BEM Solo Raya pada Jumat (12/6/2026). Di bawah terik matahari sore, ratusan mahasiswa memadati kawasan Jalan Adi Sucipto, menyuarakan keresahan atas berbagai kebijakan nasional maupun persoalan lokal yang dianggap membebani masyarakat.
Aksi yang dimulai sejak pukul 15.30 WIB ini diawali dengan long march yang dipimpin oleh mobil komando. Sepanjang jalan, massa membentangkan berbagai spanduk bernada satir dan kritis, seperti “Reformasi Dikebiri”, “Indonesia Darurat Reformasi”, hingga pertanyaan menohok terkait nasib Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Isu yang diangkat mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya harga kebutuhan pokok impor, hingga penolakan keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai mengancam ruang sipil.
Arif Ainurjaya, perwakilan massa dari Universitas Sebelas Maret (UNS), menjelaskan bahwa aksi ini membawa tiga isu nasional utama dan dua isu lokal. Khusus mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Arif secara tegas menuntut penghentian sementara program tersebut.
“Kami melihat dengan kondisi ekonomi saat ini, MBG justru menguras APBN dan mengganggu konsentrasi ekonomi. Seharusnya ada prioritas lain yang lebih mendesak untuk dievaluasi oleh Presiden,” ujar Arif di sela-sela aksi.
Ia juga menanggapi rapat efisiensi anggaran MBG yang tengah berlangsung di tingkat pusat. Menurut Arif, rapat tersebut terkesan hanya formalitas untuk meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar masalah ekonomi yang sebenarnya.
Selain isu nasional, BEM Solo Raya juga membawa keresahan warga Solo terkait pengelolaan TPA Putri Cempo yang tak kunjung tuntas, serta polemik tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan tempat ibadah dan sekolah swasta.
Di tengah orasi, mahasiswa mencoba menarik simpati pengguna jalan dengan mengajak pengendara membunyikan klakson sebagai bentuk protes terhadap kondisi negara. Aksi ini mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas.
Meskipun awalnya aksi berlangsung di depan gerbang DPRD tanpa menutup akses jalan, meningkatnya jumlah massa membuat pihak kepolisian terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup ruas Jalan Adi Sucipto di depan gedung DPRD Solo demi alasan keamanan.
Hingga aksi berakhir, perwakilan anggota legislatif yang memberikan respons terbuka kepada massa. Para mahasiswa menegaskan bahwa gelombang protes ini adalah sinyal bagi pemerintah bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika kebijakan yang diambil dianggap menjauh dari kepentingan rakyat.
