BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Jeritan rakyat kecil di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan terkait kelangkaan dan mahalnya harga elpiji 3 kg seolah hanya menjadi angin lalu bagi instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung konsumen. Disperindag PALI, melalui Kadisperindag Ida Martini, akhirnya buka suara setelah didesak publik dan sempat membuat awak media menelan kekecewaan akibat ‘prank’ ketidakhadiran di kantornya beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan di Kantor Disperindag PALI pada Kamis (11/6/2026), Ida Martini justru melontarkan pernyataan yang membuat bulu kuduk berdiri. Alih-alih memberikan solusi tegas, ia justru memposisikan dinasnya sebagai institusi yang ompong dan tak berdaya menghadapi sengkarut tata niaga gas melon di lapangan.
Pengakuan ‘Ompong’: Hanya Pengawas Tanpa Taji
Dengan nada defensif, Ida Martini menegaskan bahwa fungsi Disperindag hanyalah sebagai pengawas yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atau sanksi terhadap agen maupun pangkalan nakal.
“Fungsi kami dikasih ini cuma sebagai pengawas. Tidak ada wewenang untuk menindaklanjuti, tidak ada wewenang untuk yang lain-lain,” ucap Ida, yang mencoba mengklarifikasi ketidakhadirannya sebelumnya dengan dalih sedang mengurus inflasi di Palembang.
Pernyataan ini seolah menjadi legitimasi atas ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga yang mencekik rakyat. Ida bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki ‘taji’ dan tidak memiliki ‘pengakuan’ untuk menindak di lapangan. “Pengawas pun tidak punya taji, tidak punya pengakuan,” lanjutnya.
“Kami Butuh Bukti”, Dalih Klasik di Tengah Penderitaan Rakyat
Yang paling mencengangkan, saat dikonfirmasi mengenai maraknya pangkalan yang bermain harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Ida justru seolah balik ‘menodong’ wartawan untuk mencari bukti. Ia mengaku kebingungan karena minimnya laporan resmi yang masuk ke kantornya.
Padahal, keluhan masyarakat sudah menjadi rahasia umum. Ketika ditanya mengenai praktik pangkalan yang membawa stok gas keluar dari jalur resmi, Ida hanya bisa berkelit bahwa dirinya tidak bisa sekadar mendengar laporan dari mulut ke mulut tanpa bukti fisik.
“Kami tidak bisa kata si A, kata si B, kata si C. Kalau kawan-kawan media ada bukti, bahwa memang pangkalan ini yang jual-jual keluar… kami tidak bisa menindaklanjuti kalau pangkalan ini,” ujarnya dengan nada pasrah.
Lempar Tanggung Jawab ke Sistem
Kadisperindag PALI ini juga mengklaim telah berkomitmen dengan para agen untuk menindak pangkalan nakal. Namun, nyatanya di lapangan, gas tetap langka dan harga di tangan masyarakat tetap melambung tinggi. Ia bahkan menyebut bahwa sistem distribusi saat ini seperti tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ketika ditanya mengenai tindakan nyata, Ida kembali berlindung di balik prosedur birokrasi yang lamban dan klaim keterbatasan wewenang. Ia berdalih sedang mencoba bekerja sama dengan pihak terkait, namun belum ada hasil konkret yang dirasakan masyarakat.
Jeritan Rakyat yang Terabaikan
Sikap Disperindag PALI yang terkesan ‘cuci tangan’ ini memicu kemarahan publik. Rakyat yang terus menjerit karena elpiji 3 kg sulit didapat dan harganya jauh melampaui harga resmi, kini harus menelan pil pahit: Pemerintah daerah yang mereka harapkan mampu mengayomi, justru mengaku tidak berdaya.
Pertanyaan besarnya kini: Jika Disperindag sebagai pengawas saja tidak punya taji dan hanya menunggu bola sambil melempar tanggung jawab ke media untuk mencari bukti, lantas untuk siapa kursi jabatan itu diduduki? Rakyat PALI tidak butuh alasan klasik soal inflasi atau ketidakberdayaan. Rakyat butuh elpiji yang mudah didapat dengan harga yang wajar.
Disperindag PALI kini di persimpangan jalan; tetap bersembunyi di balik regulasi, atau segera mengambil langkah berani untuk menyeret para mafia gas melon yang nyata-nyata telah menyengsarakan masyarakat PALI.
Sintesis Penderitaan: Mengapa Rakyat Harus Terus Menjerit?
Kenyataan pahit yang disampaikan pihak dinas ini seolah menjadi konfirmasi atas akumulasi laporan investigasi Tintamerah.co selama ini. Rangkaian pemberitaan yang telah menyoroti kelangkaan elpiji dan harga yang melonjak jauh di atas ketentuan, secara konsisten menggambarkan betapa parahnya penderitaan rakyat, mulai dari emak-emak hingga pelaku UMKM di PALI yang tercekik oleh ketidakpastian stok dan harga.
sebelumnya telah berulang kali mempertanyakan ke mana hati nurani dan aksi nyata dari para pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang hingga saat ini terkesan tutup mata. Ketidakhadiran pejabat saat dibutuhkan, dalih kesibukan luar daerah, hingga minimnya tindakan tegas terhadap agen dan pangkalan nakal, bukan sekadar kelalaian birokrasi, melainkan cermin ketiadaan keberpihakan kepada mereka yang paling rentan.
Kini, setelah berbagai desakan agar aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas seperti operasi tangkap tangan terhadap para oknum mafia gas melon, respon Disperindag yang justru merasa ‘dikerjai’ atau diprank oleh keadaan, semakin menambah kekecewaan publik.
Rakyat PALI tidak lagi butuh alasan klasik. Mereka butuh tindakan konkret dari pemerintah dan aparat agar gas melon kembali tersedia dengan harga yang wajar, bukan lagi sekadar retorika di balik meja kerja.
