Example floating
Example floating
Example 468x60 Example 468x60
BeritaHeadlineJawa TengahKabupaten Batang

Evaluasi Kasus Keracunan MBG di Bawang, Komisi IV DPRD Batang Beri Waktu SPPG Dua Bulan Benahi Dapur

14
×

Evaluasi Kasus Keracunan MBG di Bawang, Komisi IV DPRD Batang Beri Waktu SPPG Dua Bulan Benahi Dapur

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BERITAOPINI.ID BATANG, JAWA TENGAH | Komisi IV DPRD Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi dan tindak lanjut terkait permasalahan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Bawang dengan mengundang perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan seluruh Koordinator Kecamatan/Korcam SPPG se-Kabupaten Batang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya mencegah kejadian serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Batang. Jumat (25/09/2026)

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Batang, Tofani Dwi Arieyanto, S.H., menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak ditujukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk menemukan berbagai kekurangan di lapangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar keamanan makanan yang diterima masyarakat, khususnya penerima manfaat MBG, semakin terjamin.

“Ini bukan sebuah rapat kerja atau koordinasi untuk menghakimi, tapi kita dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengantisipasi hal-hal di kemudian hari yang tidak kita inginkan,” ujar Tofani.

Dari hasil pembahasan, Komisi IV memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti pengelola SPPG. Salah satu perhatian utama adalah kondisi dapur dan kelengkapan peralatan yang harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) serta petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Kami beri waktu kepada dapur yang ada dua bulan untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan juknis. Apabila tidak sesuai dengan juknis, maka kami akan mengusulkan agar bisa di-suspend,” tegas Tofani.

Menurut Tofani, rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong setiap SPPG meningkatkan kualitas pengelolaan dapur maupun makanan yang disajikan. Standar yang ditetapkan diharapkan tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar diterapkan untuk menjaga mutu dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

“Ini semata-mata agar dapur itu berlomba untuk lebih baik. Baik dari kondisi dapurnya maupun makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah koordinator wilayah SPPG turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi IV adalah penyediaan barang untuk operasional sejumlah dapur yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan maupun ketentuan.

“Dari keluhan-keluhan teman-teman SPPG, kami sudah jadikan rekomendasi, termasuk terkait banyak dapur yang penyediaan barangnya itu tidak sesuai,” kata Tofani.

Selain itu, dalam forum juga muncul keterangan bahwa catatan mengenai sejumlah kekurangan di lapangan sebelumnya telah disampaikan oleh koordinator kecamatan. Namun, usulan dan catatan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Komisi IV mendorong agar jalur koordinasi antara koordinator kecamatan, Satgas, dan DPRD diperkuat sehingga setiap persoalan dapat segera ditangani.

“Kami berharap nanti ada koordinasi dari Korcam disampaikan ke Satgas, kemudian Satgas ke kami. Nanti kita akan kunjungi. Setelah itu, kalau memang tidak sesuai dengan juknis yang ada, kami akan mengusulkan dan bila perlu kita berkirim surat,” jelasnya.

Aspek keamanan pangan juga menjadi pembahasan dalam rapat. Salah satu usulan yang muncul adalah penggunaan perangkat rapid test sebagai langkah deteksi awal terhadap kemungkinan keberadaan bakteri pada makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Tadi disampaikan ada dapur yang punya rapid test, jadi bakteri yang ada itu bisa langsung terlihat. Makanya kami merekomendasikan semua dapur untuk bisa membeli rapid test secara mandiri,” ungkap Tofani.

Komisi IV DPRD Kabupaten Batang berharap evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pembenahan dapur, pemenuhan peralatan sesuai juknis, penguatan koordinasi, serta pengawasan keamanan pangan menjadi sejumlah langkah yang didorong untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa.

“Kami berharap agar kejadian di Bawang adalah kejadian terakhir. Kami berharap ke depan pelaksanaan program ini bisa lebih baik lagi,” pungkas Tofani.

Example 300250 Example 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 468x60