BERITAOPINI.ID PALEMBANG, SUMSEL | Republik Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan serius yang menyentuh aspek keamanan negara, demokrasi, dan supremasi hukum. Dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, tokoh politik, hingga kalangan jurnalis menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian luas dari publik.
Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran privasi individu. Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah merupakan ancaman serius terhadap prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum, khususnya hukum pidana, saya memandang persoalan ini sebagai ujian penting bagi komitmen negara dalam menegakkan konstitusi dan memastikan bahwa setiap tindakan aparat maupun pejabat negara tetap berada dalam koridor hukum.
Dalam konstruksi perkara yang beredar, dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem ini pada prinsipnya merupakan perangkat yang digunakan untuk mendukung proses penyadapan secara sah berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Persoalan muncul ketika sistem tersebut diduga dimanfaatkan untuk mengakses komunikasi sejumlah pihak tanpa dilengkapi dasar hukum dan dokumen permohonan yang dipersyaratkan. Dugaan manipulasi data serta penghapusan rekam jejak aktivitas penyadapan juga menjadi bagian penting yang perlu diungkap melalui proses penyidikan.
Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya bukan sekadar penyalahgunaan teknologi, melainkan juga penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan scientific crime investigation, dengan mengedepankan pembuktian digital, pemeriksaan saksi, serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dari perspektif hukum, praktik penyadapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan tertentu demi kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Namun, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda setiap orang, termasuk perlindungan terhadap rasa aman dari ancaman ketakutan.
Dengan demikian, apabila penyadapan dilakukan di luar ketentuan hukum, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.
Penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini juga harus dilakukan secara cermat. Setiap pasal yang digunakan harus disesuaikan dengan unsur perbuatan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada pemaksaan konstruksi hukum hanya karena perkara tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting di lingkungan kekuasaan.
Lebih jauh, publik juga perlu membedakan antara dugaan tindak pidana, indikasi ancaman terhadap keamanan negara, dan tuduhan makar. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan penyadapan terhadap pejabat tinggi negara juga membuka ruang refleksi mengenai kualitas demokrasi dan etika politik di Indonesia.
Dalam konteks ini, pandangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai pentingnya politik yang berkeadaban menjadi relevan untuk diperhatikan. Pengalaman Indonesia menghadapi persoalan penyadapan terhadap kepala negara pada masa lalu seharusnya menjadi pelajaran bahwa keamanan komunikasi dan perlindungan privasi merupakan bagian penting dari kedaulatan negara.
Demokrasi tidak boleh dibangun di atas praktik saling mengawasi secara ilegal, intimidasi, ataupun penyalahgunaan instrumen kekuasaan. Jika tindakan semacam itu dibiarkan, bukan hanya pejabat negara yang terancam, melainkan juga masyarakat sipil, jurnalis, aktivis, dan seluruh warga negara yang memiliki hak untuk berkomunikasi secara aman.
Oleh sebab itu, momentum pengungkapan dugaan penyadapan ilegal harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen dan memastikan tidak ada institusi yang memiliki kewenangan tanpa batas.
Pada akhirnya, perkara ini merupakan ujian bagi independensi dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Siapa pun yang terlibat harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, pangkat, kedekatan politik, maupun pengaruh kekuasaan.
Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyidikan berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara secara proporsional, sementara hak-hak para pihak yang diperiksa tetap harus dihormati berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Jangan sampai penegakan hukum justru berubah menjadi instrumen pertarungan politik antarelite. Sebab, ketika hukum kehilangan independensinya, konstitusi hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa kekuatan untuk melindungi rakyat.
Sebagai mahasiswa hukum, saya berpandangan bahwa persoalan ini harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak pernah berada di atas hukum. Justru semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk tunduk pada konstitusi.
Sebab, negara hukum yang demokratis bukanlah negara yang membiarkan kekuasaan mengawasi siapa saja tanpa batas, melainkan negara yang memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan berdasarkan hukum dan setiap pelanggaran dipertanggungjawabkan secara adil.
Penulis: Dede Yusup Ariadi
Mahasiswa Hukum Pidana Islam, UIN Raden Fatah Palembang
