BERITAOPINI.ID JAKARTA | Puluhan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI pagi ini. Dengan mengangkat tema “Tolak Solusi Palsu Pemerintah, Wujudkan Kesejahteraan Nyata untuk Buruh, Perempuan, dan Rakyat”, massa aksi menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ketenagakerjaan serta membela hak-hak rakyat kecil, terutama perempuan pekerja. 1 Mei 2025
Dalam orasinya, API mengungkapkan bahwa sepanjang 2023 hingga 2025, Indonesia menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan, dengan lebih dari 40.000 buruh kehilangan pekerjaan di awal 2025. Pemerintah dinilai gagal mengantisipasi krisis ini, bahkan solusi yang ditawarkan seperti kompensasi sementara melalui PP No. 6 Tahun 2025 dinilai tidak menyentuh akar masalah.
“Perempuan adalah kelompok paling terdampak. Banyak yang terpaksa masuk sektor informal tanpa jaminan sosial, bahkan bermigrasi ke luar negeri dalam kondisi rentan,” ujar juru bicara API. Selain itu, efek perang dagang global serta proteksionisme negara maju seperti AS turut memperburuk nasib pekerja di sektor manufaktur dan tekstil.
API juga mengkritik lemahnya perlindungan sosial terhadap kerja-kerja perawatan dan domestik yang sebagian besar dilakukan perempuan. Hingga kini, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) belum juga disahkan, meskipun sudah diperjuangkan lebih dari dua dekade.
Tak hanya soal ekonomi, Aliansi juga menyoroti kemunduran demokrasi dan penyempitan ruang sipil. Revisi UU TNI yang disahkan Maret 2025 dinilai membuka kembali praktik Dwifungsi ABRI, dengan ribuan personel militer aktif kini menempati posisi strategis di kementerian dan lembaga sipil. “Penempatan TNI dalam proyek-proyek strategis nasional, termasuk di Papua dan Kalimantan, terjadi tanpa dasar hukum yang sah dan membahayakan keselamatan warga sipil,” tegas API.
RUU Polri dan RKUHP pun tak luput dari kritik karena berpotensi melegalkan represi digital dan kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat sipil, termasuk aktivis perempuan dan buruh.
Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia:
1. Hentikan solusi palsu; wujudkan keadilan ekonomi berbasis kehidupan, bukan profit.
2. Stop PHK massal dan berikan jaminan perlindungan bagi pekerja serta keluarganya.
3. Perlindungan sosial terhadap kerja perawatan, termasuk penyediaan Day Care.
4. Kebijakan jaminan sosial universal tanpa diskriminasi status kerja dan gender.
5. Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan di dunia kerja.
6. Tolak kembalinya Dwifungsi ABRI dan RKUHP, serta batalkan RUU Polri yang represif.
7. Sahkan segera RUU PPRT dan libatkan masyarakat sipil dalam revisi RUU PPMI.
Dengan mengenakan pakaian merah sebagai simbol perlawanan, massa aksi menyerukan solidaritas nasional untuk memperjuangkan kesejahteraan sejati bagi buruh, perempuan, dan rakyat Indonesia.
